Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Usulan Pembentukan Kabupaten Pitu Ulunna Salu Kembali Mencuat

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Usulan Pembentukan Kabupaten Pitu Ulunna Salu Kembali Mencuat.

Usulan pembentukan Kabupaten Pitu Ulunna Salu (PUS) sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan masyarakat dan pemerintah daerah. 

Keinginan untuk membentuk kabupaten baru ini telah lama diperjuangkan, seiring dengan kebutuhan akan pemerataan pembangunan, akses pelayanan yang lebih baik, dan efisiensi administrasi pemerintahan di wilayah pegunungan Sulawesi Barat.

Sejarah dan Dasar Pengusulan Kabupaten PUS

Kabupaten Mamasa adalah salah satu daerah di Sulawesi Barat yang memiliki wilayah pegunungan luas dan medan yang sulit dijangkau. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Usulan Pembentukan Kabupaten Balanipa Aspirasi Sejak 2008

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Usulan Pembentukan Dua Kabupaten Baru Muncul ke Permukaan

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Mamasa dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. 

Usulan pembentukan Kabupaten PUS berakar dari semangat untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Kabupaten PUS diusulkan mencakup tujuh kecamatan, yakni:

Kecamatan Mambi

Kecamatan Bambang

Kecamatan Tabulahan

Kecamatan Aralle

Kecamatan Tabang

Kecamatan Rantebulahan

Kecamatan Matangga

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Gorontalo: Kabupaten Panipi Sebagai Jawaban Infrastruktur Dasar

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Gorontalo: Kabupaten Gorontalo Barat Sebagai Kawasan Agrikultur Potensial

Kecamatan-kecamatan ini dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, mulai dari hasil bumi hingga sektor pariwisata, yang jika dikelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setempat.

Manfaat Pemekaran Wilayah

Usulan pembentukan Kabupaten PUS tidak hanya berfokus pada pemisahan administratif, tetapi juga pada berbagai manfaat strategis, seperti:

Peningkatan Akses Pelayanan Publik

Rentang kendali pemerintahan yang lebih pendek diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Sumber: