Terima LHP dari BPK, Pj Wako dan Ketua DPRD Prabumulih Kompak Akan Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Terima LHP dari BPK, Pj Wako dan Ketua DPRD Prabumulih Kompak Akan Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Pj Walikota Prabumulih menerima LHP dari Ketua BPK RI perwakilan Sumsel-foto:dokumen palpos-

“Ini adalah kegiatan rutin tahunan yang bertujuan untuk mewujudkan penggunaan keuangan negara yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbunya.

Dengan diserahkannya LHP atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah di masa mendatang.

BACA JUGA:Sungai Manau di Prabumulih Meluap, Akibatkan 200 KK di 2 Kelurahan/Desa Terdampak

BACA JUGA:Antisipasi PMK, Dinas Pertanian Prabumulih Lakukan Mitigasi dan Sosialisasi

Hal ini juga berfungsi untuk mempermudah pemerintah kota dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Hasil pemeriksaan BPK Sumsel menyimpulkan bahwa belanja daerah di Kota Prabumulih sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ucap politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Prabumulih, H Elman, menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang terdapat dalam hasil pemeriksaan tersebut.

Ia mengatakan bahwa Pemkot Prabumulih akan terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban urusan pemerintahan. “Akan segera kita tindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan dan menyampaikannya segera kepada BPK,” ucap H Elman.

Acara penyerahan LHP ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya Penjabat Wali Kota Palembang, Dr Cheka Virgowansyah, Penjabat Wali Kota Muba, H Sandi Fahlepi, Penjabat Wali Kota Lubuklinggau, Drs Koinuddin, serta Penjabat Bupati Muara Enim, Dr H Ahmad Rizali. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh para Ketua DPRD dari beberapa Kabupaten/Kota, BPKAD, Inspektorat, Setwan, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum. 

Dengan penyerahan LHP ini, diharapkan Pemerintah Kota Prabumulih dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Hal ini tidak hanya penting untuk akuntabilitas, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan penggunaan anggaran yang lebih efisien.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: