Pemekaran Wilayah Aceh: Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara Selatan untuk Pelayanan Publik

Kabupaten baru ini juga dapat memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara Selatan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda setempat. 

Mereka berharap pemekaran ini dapat segera terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah Provinsi Aceh juga memberikan sinyal positif terhadap usulan ini, meskipun prosesnya masih harus melalui kajian yang komprehensif dan persetujuan dari pemerintah pusat.

Proses Menuju Realisasi

Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara Selatan masih berada pada tahap awal. Berikut adalah tahapan yang harus dilalui:

Kajian Akademis: 

Pemerintah daerah bersama tim akademisi melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa pemekaran ini layak secara geografis, ekonomis, dan administratif.

Usulan ke DPRD dan Pemerintah Pusat: 

Setelah kajian selesai, usulan pemekaran diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan selanjutnya ke Kementerian Dalam Negeri.

Persetujuan dan Penetapan: 

Jika disetujui oleh pemerintah pusat, maka proses administrasi dan persiapan pembentukan pemerintahan kabupaten baru akan dimulai.

Masyarakat di wilayah calon Kabupaten Aceh Tenggara Selatan memiliki harapan besar terhadap pemekaran ini. 

Mereka berharap pemerintah dapat segera merealisasikan wacana tersebut agar pelayanan publik dan pembangunan di daerah mereka semakin baik. 

Selain itu, mereka juga ingin agar potensi ekonomi lokal dapat digarap dengan lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemekaran wilayah merupakan langkah strategis yang harus diiringi dengan perencanaan matang dan dukungan dari berbagai pihak. 

Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara Selatan menjadi salah satu contoh bagaimana upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui pemekaran wilayah. 

Jika terealisasi, kabupaten baru ini diharapkan menjadi model pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Usulan Pembentukan Tiga Provinsi Baru untuk Pelayanan Publik.

Sumber: