Pemekaran Wilayah Aceh: Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara Selatan untuk Pelayanan Publik

Pemekaran wilayah terus menjadi salah satu topik penting dalam diskusi pembangunan Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. 

Provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam ini menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. 

Meskipun Pemerintah Pusat belum mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), perjuangan untuk pemekaran wilayah di Sulawesi Selatan terus berlangsung, didukung oleh sejumlah pihak yang mengusulkan pembentukan tiga provinsi baru.

Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah sekitar 46.717 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa.

Kondisi ini menjadikannya salah satu provinsi dengan potensi besar, namun pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik yang optimal membutuhkan pendekatan baru. 

Salah satunya adalah melalui pembentukan tiga provinsi baru, yakni Provinsi Luwu Raya, Provinsi Bugis Timur, dan Provinsi Tana Toraja. 

Gagasan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Sulawesi Selatan dikenal sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan pariwisata. 

Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, hingga pariwisata memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah sulitnya pemerataan pembangunan di wilayah yang begitu luas. 

Hal ini diperburuk oleh jumlah penduduk yang besar, sehingga kompleksitas dalam menyediakan layanan publik yang efisien dan efektif semakin meningkat.

Pemekaran wilayah dianggap sebagai solusi logis untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. 

Selain memperpendek rentang kendali pemerintahan, pembentukan provinsi baru juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi ekonomi yang lebih terfokus.

Usulan Tiga Calon Provinsi Baru di Sulawesi Selatan

1. Provinsi Luwu Raya

Sumber: