Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Calon Provinsi Kepulauan Buton Terhambat Moratorium DOB

Infrastruktur yang lebih merata, pelayanan publik yang lebih dekat, dan pengelolaan potensi daerah yang lebih fokus adalah beberapa keuntungan yang diharapkan dari pemekaran ini.

Jika Provinsi Kepulauan Buton berhasil terbentuk, ini akan menjadi contoh bagaimana pemekaran wilayah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Dengan memanfaatkan kekayaan budaya, sumber daya alam, dan potensi wisata yang dimiliki, provinsi ini dapat menjadi salah satu wilayah unggulan di Indonesia.

Namun, hingga saat ini, realisasi dari harapan tersebut masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat terkait pencabutan moratorium DOB. 

Dengan semakin kuatnya dorongan dari masyarakat dan pemerintah daerah, besar harapan bahwa Provinsi Kepulauan Buton dapat segera terwujud dalam waktu dekat.

Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Calon Provinsi Muna Raya untuk Pemerataan Pembangunan.

Usulan pembentukan Provinsi Muna Raya di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu topik hangat dalam diskusi pemekaran wilayah di Indonesia. 

Berangkat dari kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan, wacana ini mencuat sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan publik, aksesibilitas, dan perekonomian di Pulau Muna. 

Namun, perjalanan untuk mewujudkan Provinsi Muna Raya tidaklah mudah, terutama dengan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi.

Pulau Muna memiliki tantangan geografis yang khas, dengan jarak antar pulau yang cukup jauh dan infrastruktur yang belum memadai. 

Kondisi ini sering kali menghambat pemerataan pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Provinsi Sulawesi Tenggara yang menaungi wilayah ini memiliki kendala dalam menjangkau seluruh kabupaten dan kota secara optimal. 

Oleh karena itu, pembentukan Provinsi Muna Raya dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat telah menyatakan kesiapan mereka untuk menjadi bagian dari Provinsi Muna Raya.

Namun, dengan hanya dua kabupaten, usulan ini belum memenuhi syarat minimal lima daerah administratif yang diperlukan untuk membentuk provinsi baru, sebagaimana diatur dalam undang-undang otonomi daerah di Indonesia.

Sumber: