Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: 5 Kabupaten Siap Gabung Provinsi Natuna Anambas

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: 5 Kabupaten Siap Gabung Provinsi Natuna Anambas.

Wacana pemekaran wilayah di Indonesia telah lama menjadi salah satu topik yang memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan pemerintah. 

Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sering kali menjadi harapan bagi wilayah yang merasa terpinggirkan dan membutuhkan perhatian lebih dalam hal pembangunan dan pelayanan publik. 

Salah satu wacana pemekaran yang saat ini sedang mencuri perhatian adalah rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas, yang akan memisahkan lima kabupaten dari Provinsi Kepulauan Riau dan membentuk provinsi baru di wilayah Pulau Sumatera.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Calon Kabupaten Cukuh Bandak Fokus Optimalisasi Potensi Lokal

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Calon Kabupaten Natar Agung untuk Meningkatkan Efisiensi Pemerintahan

Rencana pembentukan Provinsi Natuna Anambas ini sudah lama menjadi perbincangan di kalangan masyarakat setempat. 

Terutama di wilayah Natuna dan Anambas, yang sejak lama menginginkan pemerintahan daerah yang lebih mandiri dan terfokus.

Wilayah-wilayah ini sering kali merasa terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang pusat pemerintahannya berada di Tanjung Pinang, yang jaraknya cukup jauh dari Natuna dan Anambas. 

Keinginan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memaksimalkan potensi alam yang melimpah menjadi alasan kuat di balik dorongan pembentukan provinsi baru ini.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Calon Kabupaten Sungkai Bunga Mayang Fokus Pengelolaan Potensi Daerah

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Calon Kabupaten Seputih Barat Fokus Peningkatan Pelayanan Publik

Namun, meskipun sudah ada dukungan kuat dari masyarakat setempat, hingga saat ini rencana pemekaran ini belum terealisasi.

Salah satu kendala besar yang menghadang adalah kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang diterapkan oleh pemerintah pusat. 

Sumber: