Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Kepulauan Kundur untuk Efisiensi Pemerintahan

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Kepulauan Kundur untuk Efisiensi Pemerintahan.

Pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi yang banyak diusulkan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. 

Salah satu wilayah yang tengah diusulkan untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) adalah Kabupaten Kepulauan Kundur, yang direncanakan untuk dimekarkan dari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan luas sekitar 3.912 km² dan jumlah penduduk sekitar 83.000 jiwa pada tahun 2023, pemekaran ini diyakini dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan, distribusi anggaran, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Kepulauan Singkep Fokus Ekonomi Lokal

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Bintan Utara Fokus Pembangunan dan Pelayanan

Kabupaten Kepulauan Kundur direncanakan untuk mencakup enam kecamatan, dengan ibu kota berada di Kecamatan Kundur. 

Wacana pemekaran ini muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah yang terpisah oleh laut dari pusat pemerintahan Kabupaten Karimun.

Saat ini, masyarakat di wilayah Kepulauan Kundur harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mengakses berbagai layanan administrasi pemerintahan yang masih berpusat di Kabupaten Karimun. 

Dengan pemekaran, diharapkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat segera terbentuk sehingga mempermudah berbagai urusan birokrasi.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Kepulauan Anambas Utara, Harapan Baru di Wilayah Terpencil

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Natuna Selatan Fokus Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Alasan dan Manfaat Pemekaran

Efisiensi Pemerintahan

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur bertujuan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. 

Dengan adanya pemerintahan yang lebih mandiri, diharapkan proses pelayanan publik bisa lebih cepat dan efisien.

Pemerataan Pembangunan

Sumber: