Wabup Rohman Tegaskan Kepala OPD Harus Kooperatif Selama Pemeriksaan BPK

SPI tingkat entitas sesuai PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah terkait updating proses bisnis entitas dengan adanya perubahan organisasi/ kebijakan operasional/ peraturan perundang-undangan pusat (UU No 1 Tahun 2022).

Sistem pengendalian intern tingkat siklus transaksi dan proses bisnis entitas. Pengujian substantif terbatas atau pada transaksi saldo akun.

Pemenuhan pemerintah daerah dalam mandatory spending diantaranya pendidikan, pengawasan, infrastruktur dan dana transfer desa," bebernya. 

Lanjutnya, "Dengan ini kami mohon dukungan dari Pemkab Muba untuk data dan informasi selama pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Komunikasi entitas dengan tim pemeriksaan agar tetap menjunjung tinggi kode etik, integritas, independensi, dan profesionalisme," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Muba Rohman mengucapkan, selamat datang kepada jajaran Tim Entry Meeting BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Muba siap membantu agar pemeriksaan berjalan baik.

"Kami akan selalu membuka diri terkait kebutuhan pemeriksaan ini, kami siap mengakomodir dan membantu anggota tim agar pemeriksaan berjalan dengan lancar. Kemudian, kepada OPD yang terkait saya tegaskan untuk proaktif memberikan data-data yang menjadi kebutuhan BPK. Untuk tidak meninggalkan tempat selama BPK melakukan pemeriksaan, kecuali urgent yang mendapatkan persetujuan dari Bupati dan Wakil Bupati," tuturnya.

Selain itu, Wakil Bupati Rohman berharap kepada para tim entry meeting dapat memberikan pemahaman dan melakukan pemeriksaan sebaik-baiknya sehingga Pemerintah Kabupaten Muba dalam proses pengadaan belanja daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 "Kami ucapkan selamat menjalankan tugas bagi rekan-rekan BPK," ucapnya.*

Sumber: