Kejari Muara Enim Pastikan Kerukunan Keagamaan Kondusif

MUARA ENIM, PALPOS.ID - Untuk menjaga kerukunan umat beragama kondusif. Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

Acara yang berlangsung di Kantor Kejari Muara Enim, dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen Anjasra Karya SH MH, selaku Wakil Ketua PAKEM Kabupaten Muara Enim.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Muhammadiyah, Kasat Intel Polres Muara Enim, Babinsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kadispora Muara Enim, Kesbangpol, Danramil Muara Enim, BIN Daerah Muara Enim, GP Ansor Muara Enim dan PCNU.

Kajari Muara Enim Rudi Iskandar SH MH melalui Kasi Intelijen Anjasra Karya SH MH, menjelaskan PAKEM merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung yang diadakan empat kali dalam setahun. 

BACA JUGA:BPR Muara Enim Cetak Laba Bersih Rp4,7 Miliar

BACA JUGA:Bupati Serahkan Dokumen LKPJ 2024

"Tujuannya untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Muara Enim," jelas Anjasra. 

Anjasra menegaskan bahwa, pengawasan ini tidak hanya sebagai bentuk pemantauan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Muara Enim.

“Adanya pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan beragama dan kepercayaan di Kabupaten Muara Enim tetap kondusif serta sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.

Pembentukan tim PAKEM sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 mengenai Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat.

BACA JUGA:Pastikan BBPJN Segera melakukan Perbaikan Jalan Nasional

BACA JUGA:Persoalan Warga Gunung Megang dengan PT RMK Belum Ada Kesepakatan

Dalam sesi diskusi, Kepala BIN Daerah Kabupaten Muara Enim menyampaikan bahwa saat ini tidak ada aliran kepercayaan atau keagamaan yang menonjol atau berpotensi menimbulkan konflik.

"Namun, seluruh pihak tetap harus bekerja sama dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat," ujarnya.

Sumber: