Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Masyarakat Usul Pembentukan Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate

Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Masyarakat Usul Pembentukan Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate

Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Masyarakat Usul Pembentukan Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Masyarakat Usul Pembentukan Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate.

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, kembali mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate. 

Usulan ini muncul sebagai respons terhadap keinginan masyarakat di wilayah kepulauan untuk mendapatkan pemerataan pembangunan, layanan publik yang lebih optimal, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Saat ini, calon Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate masih berstatus sebagai bagian dari Kabupaten Kepulauan Selayar. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Calon Kabupaten Bone Selatan Menunggu Moratorium DOB Dicabut

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Usulan Pembentukan Kabupaten Bone Barat Terus Mengalir

Namun, masyarakat di wilayah kepulauan merasakan ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan wilayah utama di Selayar.

Oleh karena itu, pemekaran dianggap sebagai solusi terbaik untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah akses pelayanan publik.

Dorongan untuk pemekaran Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan pemerintah daerah. 

Mereka berpendapat bahwa pemekaran ini bukan hanya sekadar aspirasi politik, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak yang dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Calon Kabupaten Wajo Utara Terus Diperjuangkan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Usulan Pembentukan Kabupaten Tanah Duri Terus Mengalir

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pemekaran Kabupaten Kepulauan Taka Bonerate, Ahmad Taufik, menyampaikan bahwa wilayah kepulauan di Selayar memiliki tantangan tersendiri dalam hal pembangunan infrastruktur, akses kesehatan, dan pendidikan.

"Kami merasa tertinggal dibandingkan wilayah lain. Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan masih sulit. Dengan adanya kabupaten baru, kami berharap pemerataan pembangunan bisa lebih maksimal," ujar Ahmad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: