Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Gubernur dan Wagub Gelar Rakor Untuk Menyatukan Visi dan Misi

Hal ini sebagai langkah bagi Kepala Daerah jika ada permasalahan yang timbul dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. 

"Tidak ada lagi ego sektoral. Jangan sekedar menunggu saat diminta laporan", tukasnya.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Bersama Wagub Cik Ujang Simak Paparan Bupati OKI Terkait Usulan BKBK Kepada Pemprov

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Tekankan Bangubsus Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Bidang Kesehatan

Ditambahkannya, berbicara tentang persoalan Sumsel yang terdiri dari 17 kabupaten/kota, namun luas wilayahnya tidak sama apalagi potensi yang dimiliki masing-masing daerah juga berbeda, pun permasalahan yang dihadapi juga berbeda.

"Ada persoalan non kewenangan, seperti ilegal drilling contohnya, yang FGD-nya sudah ratusan kali diadakan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aksi ini yang sangat berbahaya, ekosistem menjadi rusak, yang jika dibiarkan akan berdampak pada pencanangan Sumsel sebagai penyangga pangan nasional bisa terancam jika terjadi kerusakan lingkungan. Harus ada koordinasi dengan satker yang sebidang,” ucapnya.

Adapun terkait efisiensi, Herman Deru menyebut, dirinya  salah satu Gubernur yang tidak menjadikan efisiensi sebagai hambatan dalam melaksanakan pembangunan.

 “Jika ada benturan terkait keuangan, dia meminta BPKP dapat menjembatani hal tersebut,” imbuhnya.

Terkait pengelolaan aset menurut Herman Deru, ada diantaranya yang diserahkan kepada Kementerian, ada juga yang dikelola masyarakat.

Namun  yang lebih penting lanjut dia, adalah landasan yuridisnya yang harus diperjelas. 

“Kemudian ada juga Kementerian yang tidak memiliki Kanwil di Sumsel. Meski demikian hal ini jangan menjadi penghambat,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH melaporkan kegiatan rakor ini ditujukan untuk meningkatkan  koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat melalui instansi vertikal dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat di daerah.

"Pak Gubernur, saat ini ada 34 instansi vertikal, 27 instansi hadir. Selanjutnya ada 59 Balai Besar, hadir saat ini 20 pimpinan Balai Besar dan OPD ada 52 orang", terangnya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumsel Regina Ariyanti menjelaskan tentang visi Presiden yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Arah pembangunan ada 8 prioritas nasional, 17 program kerja, 8 program quick wins (hasil terbaik cepat) diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sumber: