Sekda Sumsel Edward Candra Dialog dan Serap Aspirasi Buruh Sumsel pada Peringatan MayDay 2025

Resmi ke Presiden dan Ketua DPR-RI Republik Indonesia; Menolak Perlakuan Upah Murah dan Outsourcing yang masih banyak terjadi di Perusahaan dalam Wilayah Sumatera Selatan; Menuntut Revisi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumatera Selatan  tahun 2025 yang CACAT HUKUM dan CACAT PROSEDUR, harus Direvisi  berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan dan Aturan PERMENAKER No. 16 Tahun 2024; Menuntut Penuntasan seluruh Kasus-kasus Pelanggaran Hak-hak Normatif Pekerja/Buruh yang Tidak Berjalan dengan Meningkatkan Peran Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan.

Menuntut Penuntasan seluruh Kasus-kasus Kecelakaan Kerja dan Audit secara mendalam Sertifikasi K3 yang Bermasalah; Meminta Gubernur Sumatera Selatan untuk Mendorong terbentuknya Seluruh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota Se- Sumatera Selatan; Meminta Gubernur Sumatera Selatan melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal Kebijakan untuk Menuju Kesejahteraan Pekerja. 

Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel dan Para Anggota KSPSI Sumsel.*

Sumber: