Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Pembentukan Calon Kabupaten Tasikmalaya Utara Masih Seksi dan Menguat

Sumber daya energi geothermal terutama di Kecamatan Kadipaten

Potensi-potensi tersebut diyakini mampu memperkuat struktur ekonomi DOB Tasikmalaya Utara kelak dan mempercepat proses kemandirian daerah.

Wakil Ketua PTU, Ace Yudistira Wangsa, menambahkan bahwa dukungan dari lapisan bawah juga semakin kuat. 

Dari 79 desa yang berada di 9 kecamatan calon DOB, sebanyak 73 desa atau sekitar 70 persen sudah memberikan persetujuan resmi terhadap rencana pemekaran ini.

“Persetujuan masyarakat, kepala desa, dan BPD sudah kami himpun. Ini bukan sekadar rencana elite, tapi aspirasi nyata dari masyarakat yang ingin hidupnya lebih sejahtera,” tegas Ace.

Ace menyatakan, pemekaran ini menjadi salah satu solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara kawasan utara dan selatan Tasikmalaya.

Meski sudah ada progres di DPRD dan dukungan masyarakat yang signifikan, namun dari sisi eksekutif, aspirasi ini belum secara resmi masuk ke meja Bupati atau Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya.

Opan Novianto, Plt Kabag Tapem Setda Kabupaten Tasikmalaya, menyatakan bahwa belum ada surat resmi masuk mengenai usulan DOB ini dari pemerintah kecamatan ataupun desa.

“Usulan pemekaran ini belum sampai ke bidang kami. Namun informasi terakhir, sudah dibahas di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya,” ujar Opan.

Pemerintah Pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah sejak tahun 2014, sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan penguatan pemerintahan yang sudah ada. 

Namun demikian, aspirasi dari daerah-daerah di Indonesia untuk memekarkan diri terus menguat, termasuk di Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat sendiri dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan wilayah administratif yang luas, namun baru memiliki 27 kabupaten/kota. 

Dengan potensi dan tantangan yang ada, pemekaran wilayah menjadi sebuah keniscayaan demi efektivitas pemerintahan.

Salah satu tantangan utama Kabupaten Tasikmalaya saat ini adalah rentang kendali pelayanan publik yang cukup jauh. 

Warga di bagian utara, seperti dari Pagerageung hingga Sukaratu, harus menempuh jarak yang jauh untuk mengakses layanan administrasi ke pusat pemerintahan di Singaparna.

Sumber: