Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Kabupaten Majalengka Selatan sebagai Solusi Pembangunan Berkeadilan

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Kabupaten Majalengka Selatan sebagai Solusi Pembangunan Berkeadilan.

Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat kembali mencuat ke permukaan, kali ini melalui dorongan kuat untuk membentuk Kabupaten Majalengka Selatan. 

Aspirasi yang telah tumbuh sejak tahun 2013 ini kini semakin menguat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemerataan pembangunan dan pengelolaan potensi lokal secara mandiri.

Dengan mencakup wilayah selatan Kabupaten Majalengka, daerah otonomi baru (DOB) yang diusulkan ini terdiri dari sembilan kecamatan, yaitu Bantarujeg, Banjaran, Talaga, Cikijing, Cingambul, Malausma, Maja, Argapura, dan Lemahsugih. 

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Kabupaten Majalengka Menuju Empat Daerah Otonomi Baru

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Kabupaten Kuningan Timur Mengemuka untuk Kesejahteraan Rakyat

Total luas wilayah yang diusulkan mencapai sekitar 481,75 kilometer persegi, yang mayoritas merupakan daerah dataran tinggi dengan potensi alam, pertanian, dan wisata yang melimpah.

Gagasan pemekaran Kabupaten Majalengka Selatan bukanlah hal baru. 

Wacana ini pertama kali muncul pada tahun 2013 dalam berbagai forum masyarakat, tokoh adat, hingga diskusi antar kepala desa di kawasan selatan. 

Aspirasi ini dipicu oleh kenyataan bahwa kawasan selatan Kabupaten Majalengka kerap tertinggal dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi dibanding wilayah utara yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten saat ini.

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Pembentukan Kabupaten Karawang Selatan Makin Mendesak

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Perjuangan Panjang Kabupaten Sukabumi Utara Belum Padam

Wilayah Majalengka bagian selatan memiliki kondisi geografis yang berbukit dan relatif jauh dari pusat kota Majalengka.

Jarak tempuh dan medan yang sulit membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. 

Sumber: