Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: Usulan Pembentukan Kabupaten Imeko untuk Mempercepat Pelayanan Publik

Selain itu, pembentukan kabupaten baru ini juga diyakini akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan memperkuat persatuan nasional.

Rencana pengembangan wilayah Imeko telah mencakup pembangunan infrastruktur jalan antar distrik, pembangunan kantor pemerintahan, sekolah, pusat layanan kesehatan, serta pusat perdagangan dan ekonomi lokal. 

Pemerintah daerah juga mengusulkan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung transformasi wilayah ini dari daerah terpencil menjadi daerah berkembang.

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Kota Cipanas Calon Pusat Pariwisata dan Ekonomi Mandiri

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Calon Kota Cikampek Sebagai Kota Industri Strategis

Proses Legislasi dan Tantangan Moratorium

Saat ini, Indonesia masih menerapkan kebijakan moratorium terhadap pembentukan daerah otonomi baru (DOB), termasuk di wilayah Papua. 

Namun, adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang direvisi pada 2021 membuka peluang bagi daerah-daerah tertentu di Papua untuk mengusulkan pembentukan DOB sebagai bagian dari kebijakan afirmatif.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan memainkan peran penting dalam mendorong proses pengusulan Kabupaten Imeko ke pemerintah pusat dan DPR RI. 

Gubernur Papua Barat Daya saat ini diharapkan memberikan dukungan strategis, termasuk dengan menyusun kajian akademik, peta batas wilayah, dan data demografi yang komprehensif.

Dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua dapat menjadi strategi efektif untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik, asalkan memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan. 

Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor krusial dalam merealisasikan pembentukan Kabupaten Imeko.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dalam beberapa kesempatan, telah menyuarakan pentingnya mempercepat pembangunan wilayah perbatasan. 

Kabupaten Imeko dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan dan memperkuat stabilitas wilayah, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan dan sosial di daerah terpencil.

Sumber: