Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Usulan Pembentukan Provinsi Blambangan dan Potensi Besar di Sektor Pertanian

Lumajang adalah sentra produksi pisang agung, sayuran dataran tinggi, dan hasil bumi lainnya. 

Kabupaten ini juga memiliki potensi pariwisata besar seperti Gunung Semeru, Danau Ranu Kumbolo, dan Tumpak Sewu yang menarik wisatawan lokal dan mancanegara.

Potensi Pariwisata: Motor Baru Perekonomian

Selain sektor pertanian dan perkebunan, wilayah yang diusulkan menjadi Provinsi Blambangan ini juga memiliki keunggulan di sektor pariwisata. 

Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, hingga Probolinggo memiliki lanskap alam yang luar biasa. 

Kawah Ijen dengan blue fire-nya, Gunung Bromo yang eksotis, hingga air terjun Tumpak Sewu menjadi daya tarik wisata kelas dunia.

Pengembangan infrastruktur pariwisata dan promosi yang terpadu akan lebih efektif jika ditangani oleh pemerintahan provinsi yang fokus, sehingga mendatangkan lebih banyak wisatawan, memperbesar pendapatan daerah, serta menyerap tenaga kerja lokal.

Keuntungan Strategis Pemekaran Provinsi Blambangan

Peningkatan Pelayanan Publik: 

Pemerintah provinsi baru akan lebih dekat dengan masyarakat, memudahkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi.

Efisiensi Tata Kelola: 

Wilayah yang sebelumnya terlalu luas dan sulit dijangkau bisa lebih efisien dikelola dengan pembagian administratif yang lebih ramping.

Akselerasi Pembangunan: 

Pemerintah daerah baru dapat merancang pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal, termasuk dalam pengelolaan dana transfer pusat.

Penguatan Identitas Budaya dan Sejarah: 

Nama “Blambangan” bukan hanya administratif, melainkan simbol kultural yang kuat untuk menegaskan jati diri masyarakat setempat.

Dukungan Konektivitas Regional: 

Lokasi yang strategis di jalur perlintasan Pulau Jawa dan kedekatan dengan Pulau Bali menjadikan wilayah ini sebagai simpul perdagangan, pariwisata, dan logistik.

Tantangan Pemekaran dan Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB)

Meski semangat pemekaran Provinsi Blambangan sangat besar, pemerintah pusat saat ini masih menerapkan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru. 

Namun, tekanan dari bawah semakin meningkat, mengingat banyak daerah yang sudah menyusun kajian akademis, studi kelayakan, serta dukungan politik dan sosial dari masyarakat.

Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat kembali mengevaluasi efektivitas moratorium ini, terutama terhadap daerah-daerah yang secara potensi ekonomi, sosial, dan administratif sudah sangat layak untuk berdiri sebagai provinsi baru.

Dukungan dari Tokoh dan Elemen Masyarakat

Wacana pembentukan Provinsi Blambangan mendapatkan dukungan dari banyak kalangan, termasuk kepala daerah, DPRD, tokoh budaya, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. 

Sumber: