Menteri Yandri Susanto: Dana Desa Bisa Digunakan untuk Legalisasi Koperasi Desa Merah Putih

“Kami tidak membatasi notaris, supaya desa-desa di pelosok tidak kesulitan. Intinya, selama akta itu sah dan dikeluarkan oleh notaris resmi, maka dapat digunakan untuk proses pengajuan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM,” lanjut Yandri.

Dengan tidak adanya batasan notaris dan adanya dukungan Dana Desa, desa-desa kini hanya perlu menggelar Musyawarah Desa Khusus untuk memulai proses pendirian koperasi.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru: 60 Persen Koperasi Merah Putih di Sumsel Sudah Berjalan

BACA JUGA:Ratu Dewa di Munas APEKSI: Palembang Siap Jadi Pionir Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih

Namun, Yandri menekankan pentingnya pengelolaan dana yang akuntabel. 

Jika desa sudah menggunakan Dana Desa untuk biaya notaris, maka tidak diperkenankan mengambil dari sumber pembiayaan lain untuk tujuan yang sama.

Tahapan Legalisasi Kopdes Merah Putih

Dalam penjelasannya, Menteri Yandri menyebutkan bahwa tahapan legalisasi Koperasi Desa Merah Putih mencakup beberapa langkah:

Musyawarah Desa Khusus untuk membahas pembentukan Kopdes.

BACA JUGA:Dorong Ekonomi Kerakyatan, Pemkab Muba Genjot Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

BACA JUGA:Dorong Peran Koperasi dalam Memajukan Perekonomian Daerah

Penyusunan akta notaris sebagai dasar pembentukan koperasi.

Pengajuan akta notaris ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum koperasi.

Registrasi koperasi di sistem Kemendes PDTT dan Kemenkop UKM.

Dengan adanya dukungan kebijakan ini, diharapkan semakin banyak desa yang memiliki koperasi legal yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal berbasis komunitas.

BACA JUGA:Bupati Panca Lantik Pengurus FKKD 2025-2027 dan Dorong Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Sumber: berbagai sumber