Ditjen AHU Siap Kawal Regulasi Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, PALPOS.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memacu terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya konkret memperkuat ekonomi kerakyatan.

Hingga akhir Mei 2025, progres pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan signifikan.

Pemerintah daerah, bersama perangkat desa dan kelurahan, aktif melakukan musyawarah khusus untuk membentuk koperasi yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan sosial.

"Ini adalah koperasi dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dan kelurahan yang semangatnya adalah kemandirian dan gotong royong," ujar Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam kegiatan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Palembang (27/05/2025).

BACA JUGA:Tidak Hanya di Bengkulu, Bunga Rafflesia Hansseltii Mekar Sempurna di Sumsel : Disini Lokasinya!

BACA JUGA:Sekda Sumsel Edward Candra Buka FGD Pengukuran IDI 2024: Dorong Penguatan Demokrasi Daerah

Proses percepatan ini tidak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang krusial.

Ditjen AHU memastikan seluruh proses badan hukum koperasi merah putih berjalan cepat, transparan, dan sesuai regulasi.

Digitalisasi layanan AHU, seperti AHU Online, telah mempermudah proses pendaftaran badan hukum koperasi sehingga lebih efisien dan akuntabel.

"Ditjen AHU berkomitmen mendampingi setiap tahapan legalitas koperasi.

BACA JUGA:Wagub Sumsel Cik Ujang Dorong Kemandirian Budaya K3 di Tempat Kerja

BACA JUGA:Dorong Kesejahteraan dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Kolaborasi dengan pemerintah daerah adalah kunci sukses pembentukan koperasi yang sehat dan berdaya saing," ujar Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU, Sugito, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Sugito menuturkan, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka akses pembiayaan hingga pemasaran bagi masyarakat akar rumput.

Sumber: