Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Isu Pembentukan Kabupaten Paser Selatan Masih Sangat Seksi

Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Isu Pembentukan Kabupaten Paser Selatan Masih Sangat Seksi.--Dokumen Palpos.id
Sementara itu, sektor perkebunan sawit dan karet menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di Batu Engau dan Tanjung Harapan.
Selain itu, terdapat potensi besar di sektor kehutanan dan ekowisata.
Hutan-hutan tropis di kawasan selatan Paser menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi dan bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan di masa depan.
Jika potensi ini dikembangkan dengan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, Kabupaten Paser Selatan bisa tumbuh sebagai kawasan penyangga ekonomi baru di Kalimantan Timur, mendampingi IKN di utara.
Dukungan dan Tantangan Menuju Realisasi Pemekaran
Dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Paser Selatan datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat Paser, tokoh agama, organisasi pemuda, dan kalangan DPRD Kabupaten Paser.
Bahkan, pada beberapa kesempatan, perwakilan dari lima kecamatan ini sudah menyampaikan aspirasi resmi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Namun, proses pemekaran wilayah saat ini masih terganjal oleh moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2014.
Kebijakan ini dikeluarkan untuk menertibkan tata kelola pemekaran dan meninjau kembali efektivitas DOB yang sudah terbentuk sebelumnya.
Meski demikian, adanya IKN sebagai pusat pemerintahan nasional baru dinilai dapat menjadi momentum emas bagi percepatan pemekaran wilayah di sekitarnya, termasuk Paser Selatan.
Pemerintah pusat tentu memerlukan pemerintahan lokal yang kuat dan responsif di kawasan sekitar IKN untuk mendukung pengembangan wilayah secara terpadu.
Strategi Mendorong Paser Selatan Jadi Kabupaten Baru
Agar rencana pembentukan Kabupaten Paser Selatan bisa terealisasi, beberapa langkah strategis perlu ditempuh, antara lain:
Penyusunan Dokumen Kajian Akademik dan Naskah Akademik
Harus disusun oleh tim ahli yang independen dan kredibel, yang menilai aspek geografis, demografis, administratif, ekonomi, sosial budaya, serta kesiapan kelembagaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: berbagai sumber