Sekda Sumsel Edward Candra Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Fraksi-Fraksi Beri Masukan atas Pengelolaan APBD 2024

“Berikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang tidak transparan dan membuat proses penerimaan siswa baru menjadi kacau,” tegas Syarif.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya, H. Primani Putra, menyampaikan sorotannya terhadap dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) yang terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Siapkan Retret Siswa untuk Cegah Kenakalan Remaja

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Paparkan Strategi Optimalisasi Keuangan Daerah di Rapat Paripurna DPRD Sumsel

Menurutnya, fenomena ini harus menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan anggaran ke depan.

“Dana silpa perlu kita cermati bersama dan menjadi refleksi agar proses perencanaan anggaran ke depan lebih adaptif dan akurat,” ujarnya.

Selain itu, beberapa fraksi lainnya menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mereka menilai bahwa Sumsel memiliki potensi besar dalam sektor pajak daerah, retribusi, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, yang seharusnya bisa dikelola lebih maksimal.

Fraksi-fraksi berharap Pemprov Sumsel tidak hanya mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran, tetapi juga meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor yang berpotensi mendongkrak PAD demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Rapat paripurna ini menjadi momen penting bagi Pemprov Sumsel dalam mendengar langsung kritik, saran, dan apresiasi dari lembaga legislatif sebagai bentuk kontrol dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan.*

Sumber: