Pemekaran Wilayah Bangka Belitung: Usulan Pembentukan Kabupaten Bangka Timur Terus Mengalir

Salah satu hambatan utama adalah moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat. 

Selain itu, diperlukan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan baru dan membiayai operasional kabupaten.

Tantangan lainnya adalah memastikan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten induk, dan calon kabupaten baru agar tidak terjadi konflik dalam pembagian sumber daya. 

Dukungan politik dari pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam mewujudkan pemekaran ini.

Warga di wilayah yang diusulkan menjadi Kabupaten Bangka Timur menyambut baik wacana ini. 

Mereka berharap pemekaran dapat membawa perubahan positif, khususnya dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Salah seorang warga Tempilang, Hasan, menyatakan, “Kami berharap dengan pemekaran ini, wilayah kami bisa lebih maju.

Jalan-jalan diperbaiki, pelayanan kesehatan lebih baik, dan anak-anak kami bisa mengakses pendidikan dengan lebih mudah.”

Proses Pemekaran yang Perlu Dilalui

Untuk menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Bangka Timur harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk:

Kajian Akademik: 

Studi kelayakan yang membuktikan bahwa pemekaran ini layak secara ekonomi, sosial, dan administratif.

Persetujuan DPRD dan Gubernur: 

Usulan pemekaran harus mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Persetujuan Pemerintah Pusat: 

Setelah memenuhi persyaratan daerah, usulan ini akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan memerlukan persetujuan DPR RI.

Jika berhasil diwujudkan, Kabupaten Bangka Timur berpotensi menjadi salah satu kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Bangka Belitung. 

Dengan dukungan semua pihak, pemekaran ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Sumber: berbagai sumber