Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Provinsi ABAS dengan Potensi Ekonomi Cukup Menjanjikan

Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Provinsi ABAS dengan Potensi Ekonomi Cukup Menjanjikan

Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Provinsi ABAS dengan Potensi Ekonomi Cukup Menjanjikan.--Dokumen Palpos.id

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Wacana Pembentukan Kabupaten Talaud Selatan untuk Kesejahteraan Warga

Membuka Akses Daerah Terpencil

Hal ini diharapkan mampu membuka akses ke daerah-daerah terpencil dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu sektor yang diyakini akan mendapatkan manfaat besar dari pemekaran wilayah adalah pariwisata bahari. 

Dengan pengelolaan yang lebih terfokus, calon Provinsi ABAS dapat memaksimalkan potensi pariwisata di wilayahnya.

Pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendukung aksesibilitas wisatawan ke destinasi-destinasi unggulan, seperti Pantai Lhok Geudong di Aceh Jaya, Taman Laut Simeulue, dan Air Terjun Blang Kolam di Aceh Selatan.

Selain itu, pemerintah daerah dapat mendorong investasi di sektor pariwisata dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha, seperti pembangunan resort, hotel, dan fasilitas pendukung lainnya. 

Program promosi pariwisata juga bisa lebih optimal dilakukan, baik melalui media digital maupun kerjasama dengan agen-agen perjalanan internasional. 

Dengan demikian, pariwisata bahari di wilayah ABAS memiliki peluang untuk berkembang menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

Di luar potensi ekonomi, ABAS juga memiliki kekayaan sosial dan budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata. 

Masyarakat di wilayah ini dikenal dengan adat istiadat yang kuat, seperti tradisi laut Simeulue yang unik dan berbagai ritual budaya lainnya. 

Keberagaman budaya ini dapat dijadikan nilai tambah dalam upaya pengembangan pariwisata, sekaligus memperkuat identitas lokal.

Meski memiliki potensi besar, pembentukan Provinsi ABAS juga menghadapi berbagai tantangan. 

Salah satu isu yang sering muncul adalah terkait dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas pemerintahan daerah dalam mengelola wilayah secara mandiri. 

Selain itu, masih ada kendala birokrasi dan politik yang perlu diatasi, termasuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Namun, dukungan terhadap pemekaran ini terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: palpos.disway.id