Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Wacana Pembentukan Kabupaten Pulau Kabaena Melalui Diskusi Panjang

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan ini untuk memastikan kesiapan daerah baru secara administrasi dan finansial sebelum diberi kewenangan sebagai kabupaten otonom.

Selain itu, kesiapan infrastruktur dasar di Pulau Kabaena menjadi tantangan lain yang harus diselesaikan sebelum pemekaran dapat direalisasikan. 

Pemerintah daerah harus memastikan tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya di wilayah tersebut.

Dengan kekayaan alam yang dimiliki, Pulau Kabaena memiliki peluang besar untuk menarik investor, khususnya di sektor tambang dan kelautan. 

Kebijakan Ramah Investasi

Pemerintah daerah dan calon pemimpin kabupaten ini diharapkan dapat merancang kebijakan yang ramah investasi sekaligus berkelanjutan.

Pengelolaan tambang yang baik dapat menjadi sumber pendapatan yang besar bagi daerah, namun perlu ditekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. 

Di sisi lain, sektor kelautan juga memiliki potensi untuk dikembangkan melalui investasi di bidang perikanan, pengolahan hasil laut, dan pariwisata bahari.

Masyarakat Pulau Kabaena mendukung penuh usulan pemekaran ini dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan menjadi kabupaten otonom, masyarakat percaya bahwa pengelolaan sumber daya alam akan lebih fokus pada kebutuhan lokal. 

Selain itu, akses terhadap layanan publik yang lebih baik juga menjadi salah satu harapan utama mereka.

Pemekaran ini juga diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik melalui peran di pemerintahan maupun sektor swasta.

Sumber: palpos.disway.id