Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Wacana Pembentukan Provinsi Jawa Selatan untuk Pelayanan Publik Lebih Baik

Usulan pembentukan Provinsi Jawa Selatan mencakup 10 kabupaten dan 1 kota sebagai bagian dari provinsi baru, yakni:

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Pamona Raya Dengan Berbagai Pertimbangan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Moutong Membawa Manfaat Bagi Masyarakat

Kota Magelang

Kabupaten Cilacap

Kabupaten Banyumas

Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Purworejo

Kabupaten Magelang

Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Temanggung

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Kepulauan Togean Andalkan Alam Bawah Laut

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Donggala Utara agar Menjadi DOB Mandiri

Kota Purwokerto menjadi kandidat utama sebagai ibu kota Provinsi Jawa Selatan karena lokasinya yang strategis serta infrastruktur yang lebih berkembang dibandingkan daerah lain. 

Purwokerto memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mendukung sebagai pusat pemerintahan baru.

Proses Pembentukan Provinsi Jawa Selatan

Pembentukan provinsi baru bukanlah proses yang singkat. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum Provinsi Jawa Selatan bisa resmi terbentuk:

Pengusulan oleh Pemerintah DaerahPemerintah daerah yang mengusulkan pemekaran harus menyiapkan berbagai dokumen pendukung, seperti kajian akademis, analisis dampak ekonomi dan sosial, serta rekomendasi dari tokoh masyarakat dan akademisi.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Dondo Dampal Dengan Kekayaan Alam Melimpah

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Buol Timur Untuk Optimalkan Potensi Daerah 

Kajian ini penting untuk memastikan kelayakan pembentukan provinsi baru.

Pembahasan di DPRD dan DPR

Setelah usulan diajukan, dokumen tersebut akan dibahas di tingkat DPRD dan DPR. 

Dalam tahap ini, akan ada diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan pemerintah pusat. 

Proses ini bisa memakan waktu lama, tergantung pada dukungan politik dan kesiapan administratif.

Pengesahan oleh Pemerintah Pusat

Sumber: palpos.disway.id