Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Jampang Membentuk Entitas Pemerintahan Baru

Proses pemekaran wilayah tidaklah sederhana dan memerlukan berbagai tahapan yang harus dilalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Beberapa tahapan penting dalam proses pemekaran Kabupaten Jampang antara lain:

Pengkajian Akademis: 

Melakukan studi kelayakan yang mencakup aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Studi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemekaran akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan daerah.

Persetujuan Masyarakat dan Pemerintah Daerah: 

Mendapatkan dukungan dan persetujuan dari masyarakat di 18 kecamatan yang terlibat, serta rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pengajuan Usulan ke Pemerintah Pusat: 

Setelah mendapatkan persetujuan di tingkat daerah, usulan pemekaran diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk dibahas lebih lanjut.

Pembahasan di DPR dan Pemerintah Pusat: 

Usulan pemekaran akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan melalui undang-undang.

Pembentukan Pemerintahan Daerah Baru: Setelah undang-undang pemekaran disahkan, dilakukan persiapan pembentukan pemerintahan daerah baru, termasuk penunjukan pejabat sementara, pembentukan perangkat daerah, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Manfaat Pemekaran Kabupaten Jampang

Pemekaran Kabupaten Jampang diharapkan dapat membawa berbagai manfaat bagi masyarakat dan daerah, antara lain:

Peningkatan Pelayanan Publik: 

Dengan wilayah yang lebih kecil, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat.

Pemerataan Pembangunan: 

Pemekaran memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan merata, khususnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian.

Pemberdayaan Potensi Lokal: 

Wilayah Pajampangan memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan budaya yang dapat dikembangkan. Dengan adanya pemerintah daerah yang lebih dekat, pengelolaan dan pengembangan potensi ini dapat lebih optimal.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat: 

Pemekaran membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk lebih berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerahnya.

Sumber: palpos.disway.id