Pemkab Muba Siapkan Strategi Tingkatkan PAD di Tengah Penurunan Dana Bagi Hasil

PALEMBANG,PALPOS.ID — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Muba H M Toha Tohet SH saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) bertema “Optimalisasi Pendapatan Daerah” yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH ini diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan.

Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal terkini dan langkah strategis dalam menghadapi penurunan signifikan DBH yang berdampak pada kapasitas fiskal dan kemampuan pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program pembangunan.

BACA JUGA:Pemkab Muba Ikuti Rakor Virtual Bahas Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Nasional

BACA JUGA:Ajang Tahunan HUT Muba ke-69 Jadi Wadah Promosi UMKM, Investasi, dan Hiburan Masyarakat

Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari potensi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Upaya konkret harus dilakukan kepada wajib pajak, terutama kendaraan milik pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing,” ujar Deru.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Muba H M Toha Tohet menyampaikan bahwa Pemkab Muba telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

“Pemerintah Kabupaten Muba akan terus berinovasi dalam menggali potensi PAD, termasuk melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan pengembangan sektor ekonomi lokal berbasis sumber daya alam serta UMKM,” ungkapnya.

BACA JUGA:Polsek Sanga Desa Ungkap Kasus Pencurian dengan Kekerasan, Tersangka Hendri Ditangkap

BACA JUGA:Longsor di Desa Tanjung Raya, Akses Jalan Utama Terancam Putus, Rumah Warga dan Balai Desa Ikut Terdampak

Lanjutnya, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan semakin diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

BUMD, menurutnya, tidak hanya menjadi instrumen bisnis pemerintah, tetapi juga pilar penting dalam menopang pendapatan daerah.

Sumber: