Pemekaran Wilayah di Pulau Jawa: Wacana Pembentukan 9 Provinsi Baru Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Daerah Mataraman dikenal sebagai wilayah dengan potensi besar di sektor pertanian dan perindustrian.

Wilayah yang akan menjadi bagian dari Provinsi Mataraman meliputi:

Kabupaten Kediri

Kota Kediri

Kota Blitar

Kabupaten Blitar

Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Madiun

Kota Madiun

Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Magetan

Kabupaten Ngawi

Kabupaten Pacitan

Provinsi ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan di wilayah selatan Jawa Timur yang selama ini kurang mendapat perhatian.

9. Provinsi Blambangan (Jawa Timur)

Blambangan, wilayah di ujung timur Jawa, mengusulkan pemekaran provinsi dengan ibu kota di Kabupaten Jember. 

Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, pariwisata, dan perkebunan.

Wilayah yang akan menjadi bagian dari Provinsi Blambangan meliputi:

Kabupaten Jember

Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Situbondo

Kabupaten Probolinggo

Kota Probolinggo

Kabupaten Lumajang

Moratorium Pemekaran Wilayah: Antara Harapan dan Realita

Meskipun banyak daerah mengusulkan pemekaran, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk anggaran yang besar untuk pembentukan DOB dan kebutuhan infrastruktur serta SDM yang harus disiapkan. 

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak DOB yang tidak berkembang sesuai harapan.

Namun, beberapa pihak menilai bahwa moratorium ini perlu dievaluasi kembali. 

Mereka berpendapat bahwa pemekaran wilayah dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Pemekaran wilayah di Pulau Jawa menjadi isu yang kompleks dan memerlukan kajian mendalam. 

Di satu sisi, pemekaran dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Di sisi lain, pemekaran juga memerlukan anggaran besar dan persiapan yang matang. 

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh dan dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menentukan langkah terbaik dalam menyikapi usulan pemekaran wilayah ini.

Sumber: palpos.disway.id