Wujudkan Kota Sehat 2023, Dinkes Ajak Camat dan Lurah Sosialisasikan ODF Ke Masyarakat

PALEMBANG, PALPOS.ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang, melakukan rapat pertemuan koordinasi percepatan kelurahan Open Defecation Free (ODF). Dalam merealisasikan Palembang Kota Sehat 2023 di Ballroom Hotel Beston Kota Palembang, pada Kamis, (30/6).

Open Defacation Free (ODF) adalah istilah lain dari Setop Buang Air Besar Sembarangan. Ini merupakan kondisi atau tindakan di mana individu di dalam masyarakat tidak lagi membuang air besar sembarangan.

Tujuannya untuk menghindari penyebaran penyakit berbasis lingkungan yang berasal dari pembuangan tinja secara sembarangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh camat, lurah, dan kepala puskesmas yang mewakili dari 46 kecamatan yang belum mendeklarasikan ODF.

Fenty Aprina selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang mengatakan bahwa pertemuan ini diharapkan seluruh camat, lurah. Serta puskesmas dapat berkomitmen dan membina bersama untuk mengupayakan masyarakat di lingkungan yang sehat.

"Tidak hanya tugasnya dinas kesehatan saja tetapi tugas semua,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa capaian ODF masyarakat tidak buang air besar sembarangan baru ada 61 kelurahan yang sudah ODF dari 107 kelurahan. Peran Dinkes Palembang dengan memberi pemahanan dan sosialisasi ke masyarakat mengenai kesehatan.

"Harapannya pada hari ini ada komitmen bersama pak camat, pak lurah. Sama kepala puskesmas selaku pembina teknis untuk kesehatan lingkungan ini itu ada komitmen bersama. Jadi akan bersama-sama membina, mengupayakan bagaimana masyarakat di wilayah kerjanya itu agar buang air besarnya tidak sembarang,” jelasnya.

Disisi lain, Edi Alpian salah satu lurah dari Kecamatan Kertapati yang menghadiri kegiatan ini mengungkapkan, dalam mensosialisasikan hal ini. Camat, lurah dan puskesmas harus berkomitmen agar program ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Karena ini dalam rangka menunjang program kota Palembang, yang mewujudkan Kota Palembang supaya elok, madani, aman sejahtera,” tambahnya.

Menurutnya yang menjadi kendala pada saat ini adalah adanya pembebasan lahan dikarenakan lahan masyarakat yang terlalu sempit.

“Yang menjadi kendala tentu, pembebasan lahan, karena lahan masyarakat terlalu sempit, ataupun status kepemilikan, tentu itu akan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu akan paham arti dari program yang akan berjalan kedepan ini,” jelasnya.

Ia mengharapkan sosialisasi ke masyarakat yang akan dilakukan nanti dapat berjalan dengan lancar serta masyarakat dapat menerapkan pola hidup sehat.

“Kita akan bergerak memberikan penjelasan dan menyampaikan program-program ini di masyarakat sehingga masyarakat itu bisa menerapkan pola hidup sehat, mulai dari tata lingkungan, keluarga dan rumah tangga,” tutupnya. (*)