Guru Honor Palembang Pertanyakan Usulan Formasi PPPK

PALEMBANG, PALPOS.ID - Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel, pertanyakan upaya Pemkot Palembang atas usulan pengangkatan menjadi PPPK.

Ketua Forum Guru Honorer Palembang David Syahputra usai melakukan konsolidasi di Kantor PGRI Palembang, Kamis (07/07) menuturkan, besok terakhir mengisi e-Formasi.

“Dimulai hari ini terakhir hingga besok e-Formasi itu dikunci dan berakhir besok,’ paparnya.

Sementara mereka mendapat kabar bahwa Pemkot Palembang belum sama sekali membuka atau pun hanya sedikit membuka peluang dalam e-Formasi PPPK kota Palembang. “Sedangkan guru yang dibutuhkan sebanyak 3500,” ujarnya.

Hal ini diketahui merekaketika Forum Guru Honorer ketika mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palembang.

Berkaitan dengan itu, sambung David jika Pemkot hanya mengajukan sedikit, artinya 2000 hingga 3000 terancam belum bisa diangkat PPPK.

“Rata rata mereka sudah bekerja di atas 3 sampai dengan 15 tahun   dan ini gabungan dari guru yang melingkupi SD dan SMP,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Sumsel H Ahmad Zulinto mengharapkan seluruh guru honorer baik itu yang sudah lulus passing grade atau pun itu B2, B3 dan B4, ini kan jelas terdapat usulan Dinas Pendidikan itu sudah jelas bahwa ada 4272.

“Hal ini sudah diperhitungkan dalam dana alokasi umum (DAU), artinya semuanya itu sudah dikalkulasikan gaji pokoknya,” ujar Zulinto.

Kenapa kita tidak mau mengambilnya? sambung Zulinto, sedangkan kekurangan guru ini sudah sangat signifikan.

Menurut Zulinto daerah itu hanya menyediakan tunjangan saja, dan tunjangan itu sesuai dengan kemampuan daerah. Kalau daerah tidak mampu, samakan saja, itu pun saya pertanyakan dengan Kemenkeu, itu urusan daerah.

"Kita harus dapat mencerna apa yang dikatakan Pimpinan [Walikota], karena mereka menyetujui saat saya menghadiri Rakornas di Jakarta. Dan Pak Sekda saat memimpin rapat di Jogja juga sudah setuju 3500, pada saat tiba di Palembang juga disampaikan ke Pak Walikota, beliau pun setuju," tegasnya. (*)