Masih kata Ubaidillah, KLHS mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan (KRP).
"Oleh karenanya, penyusunan KLHS akan menjadi bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dalam penyusunan perubahan RTRW di Kabupaten OKI," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala DLH OKI sekaligus Wakil Ketua Pokja KLHS Revisi RTRW Kabupaten OKI, Aris Panani, SP MSi mengemukakan, penyelenggaraan kajian KLHS merupakan bagian dari kegiatan penyusunan RTRW yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR dengan kelompok kerja.
"Merupakan gabungan antara tim penyusun RTR dan KLHS yang telah ditetapkan dalam satu SK, dengan pembagian peran Dinas PUPR sebagai koordinator dalam penyusunan RTRW, dan DLH sebagai koordinator dalam penyelenggaraan KLHS," jelasnya.
Lebih lanjut, pertemuan awal penyusunan dokumen telah dimulai pada Juni lalu, dimana penyusunan RTRW dan KLHS akan berada dalam satu dokumen.
"FGD hari ini dihadiri oleh 75 orang peserta yang mewakili lembaga dan organisasi dari berbagai sektor, termasuk akademisi, swasta, tokoh pemuda dan tokoh agama," tuturnya.
Sementara, Koordinator Program Peat-IMPACT, ICRAF Indonesia, Feri Johana menyampaikan, ICRAF mendorong Pemda untuk melibatkan para pihak dari berbagai pemangku kepentingan.
"Dimana penyusunan dokumen secara teknis dikoordinasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun dalam prosesnya dilakukan secara partisipatif agar dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah," pungkasnya.