PRABUMULIH, PALPOS.ID – Tahun 2023 ini pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan atau Kemenkeu alokasikan dana kelurahan sebesar Rp1.7 triliun.
Dimana, tiap-tiap kelurahan diseluruh Indonesia nantinya akan mendapatkan dana sebesar Rp200 juta.
Terkait itu, saat ini Pemkot Prabumulih tengah menyusun rencana kerja untuk penggunaan anggaran tersebut.
Hal itu dilakukan agar tidak ada tumpang tindih program yang dianggarkan melalui APBD Kota Prabumulih dengan dana kelurahan tersebut.
BACA JUGA:Kejari Prabumulih Tidak Pernah Menutupi Fakta-Fakta Penyidikan
BACA JUGA:Heboh! Oknum Guru Bimbel di Prabumulih Cabuli Muridnya, Ini Kata Kapolres Prabumulih...
Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, dana kelurahan nanti akan fokus digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem ditiap-tiap kelurahan.
“Kita tuh fokus terhadap kemiskinan ekstrem. Wong miskin itu misalnya minta bantuan gerobak, kita bantu gerobak seperti itu,” ungkap Ridho Yahya.
Dijelaskannya, penggunaan dana kelurahan juga dapat digunakan untuk bantuan fisik sepanjang untuk menggerakan ekonomi masyarakat.
“Ya bisa juga seperti itu tadi, bantuan-bantuan alat usaha dan lain sebagainya,” imbuhnya.
BACA JUGA:3 Komisioner Bawaslu Prabumulih Terdakwa Korupsi Dana Hibah Jalani Sidang Perdana, Ini Dakwaan JPU
BACA JUGA:Rumah Sekdin Kominfo Prabumulih Hangus Dilalap ‘Si Jago Merah’, Ini Konologisnya
Disinggung apakah bantuan alat usaha akan diberikan perorang atau kelompok, orang nomor satu di Kota Prabumulih ini menuturkan hal tersebut nantinya akan diatur oleh pihak kelurahan.
Karena pihak kelurahan lah yang lebih mengetahui kondisi warganya dan memiliki data yang lengkap.
“Kan Kelurahan yang punya datanya. Dan lurah harus dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.