Kanwil Kemenkum Sumsel Koordinasikan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kota Prabumulih

PRABUMULIH, 29 September 2025, PALPOS.ID – Komitmen memperkuat reformasi hukum terus digaungkan.

Tim Kerja BSK Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) melaksanakan koordinasi penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih, Senin (29/9).

 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bagian Hukum Pemkot Prabumulih ini dihadiri oleh Fadlur Rachman, ST. (Kepala Sub Bagian JDIH Pemkot Prabumulih), Ferri Stiawan (Penelaah Teknis Kebijakan), Phuput Mayasari (Analis Kebijakan Ahli Muda), serta Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Sumsel.

 

Dalam koordinasi tersebut, Tim BSK berfokus pada evaluasi capaian nilai IRH Kota Prabumulih tahun 2025 yang mencapai 98,6 (kategori Istimewa).

BACA JUGA:Dorong UMKM Naik Kelas, Kanwil Kemenkum Sumsel Hadir di LAKSAN - SAPA 2025

BACA JUGA:Pameran Properti & Home Living Terbesar Hadir di Palembang Indah Mall, Hadirkan Promo dan Hunian Idaman!

Capaian ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Prabumulih dalam mendukung agenda reformasi hukum yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

 

Meski mencatat nilai tinggi, Fadlur Rachman menyampaikan beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan koneksi internet serta belum tersedianya perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum di lingkungan Pemkot Prabumulih.

Kendala ini menjadi catatan penting untuk terus diperbaiki ke depan.

 

Melalui koordinasi ini, optimisme bersama pun terbangun. Pemerintah Kota Prabumulih menargetkan nilai IRH dapat meningkat hingga 100% pada tahun 2026, dengan dukungan penuh dari Kanwil Kemenkum Sumsel.

BACA JUGA:Wyndham Opi Hotel Palembang Hadirkan Malam Kuliner Pedas “Red Spiciest” dengan Sensasi All You Can Eat

BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Hadirkan 24 SPBU BBM Satu Harga, Wujudkan Energi Berkeadilan

 

Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran Kanwil Kemenkum Sumsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan reformasi hukum di daerah.

Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan tata kelola pemerintahan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menghadirkan kepastian hukum yang lebih baik.

Sumber: