Dan yang pasti IKN Nusantara ini dibangun untuk semua kalangan, “a city for all”. Pelaksanaan pembangunan Ibukota Nusantara ini dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai UU Ibukota Negara yang akan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045,” terang Bambang Susantono.
BACA JUGA:Pemekaran Bogor Barat Provinsi Jawa Barat, Ada 14 Kecamatan yang Tergabung, Disini Ibu Kotanya..
Artinya, sambung Bambang Susantono, IKN Nusantara merupakan proyek prioritas strategis tercantum dalam RPJMN 2020-2024.
Nominal kebutuhan untuk pembangunan IKN Nusantara sendiri senilai Rp466 triliun.
‘’Sumber pendanaan macam-macam skema sesuai UU IKN,” tutur Bambang Susantono.
Adapun skema pendanaan yang akan digunakan sesuai UU IKN Nusantara itu yakni sebagai berikut:
BACA JUGA:3 Rumah Mewah Artis di ‘Kota Hujan’ Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Ini Penampakannya...
BACA JUGA:Rencana Pemekaran Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim Penyangga IKN Nusantara...
-APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
-Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN
-Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain:
a. BUMN Melalui Investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta;
b. BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.