Bupati Malang Sanusi Sebut Bukan Pemekaran Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Tapi...

Senin 26-06-2023,15:08 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Bambang

Sedangkan salahsatu Tokoh Masyarakat Kecamatan Singosari Rahmat Subari malah mendukung pemekaran Kabupaten Malang tersebut.

BACA JUGA:Wacana Daerah Otonomi Baru Pemekaran Provinsi Jawa Timur, 13 Kabupaten Kota Gabung Provinsi Mataraman

BACA JUGA:Usulan Bentuk Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kepulauan Sumenep Pemekaran Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur

Karena Kabupaten Malang yang memiliki 33 kecamata sudah selayaknya melakukan pemekaran dengan bentuk dua kabupaten baru.

‘’Jika sudah dilakukan pemekaran, maka pelayanan publik akan lebih maksimal di Kabupaten Malang ini,” ungkap Rahmat Subari beberapa waktu yang lalu.

Dimana, dua kabupaten baru itu yakni Kabupaten Singosari atau Kabupaten Malang Utara dan Kabupaten Kepanjen atau Kabupaten Malang Selatan.

‘’Kita akan ajukan usulan ke Pemerintah Pusat untuk pemekaran ini. Tujuannya agar pelayanan publik lebih maksimal,” tambah Rahmat Subari.

BACA JUGA:6 Artis Pandai Bahasa Madura Calon Provinsi Daerah Otonomi Baru Pemekaran Provinsi Jawa Timur

BACA JUGA:Pulau Madura Calon Provinsi Baru Pemekaran Provinsi Jawa Timur Ternyata ‘Gudang’ Artis, Ada Penyanyi dan Model

Hal yang sama juga ditegaskan Koordinasi LSM Pro-Desa Ahmad Kusaeri yang mengaku sependapat pemekaran Kabupaten Malang.

‘’Saya termasuk penghubung para tokoh lintas kecamatan dalam pemekaran Kabupaten Malang ini,” tegas Ahmad Kusaeri kepada wartawan.

Diberitakan Palpos.id sebelumnya, untuk persiapan pembentukan Provinsi Malang Raya, Kabupaten Malang berencana melakukan pemekaran.

Bahkan, ada wacana bentuk 2 kabupaten daerah otonomi baru pemekaran Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

BACA JUGA:5 Objek Wisata Bukit di Provinsi Madura Daerah Otonomi Baru Pemekaran Provinsi Jawa Timur, Ada Bukit Cinta...

BACA JUGA:Ada 7 Alasan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Madura Pemekaran Provinsi Jawa Timur

Pemekaran Kabupaten Malang sendiri memang sangat realistis, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.

Kategori :