Dana operasional itu diberikan per tahun selama tiga tahun berturut-turut, setelah itu Kabupaten Kikim Area akan mandiri dengan dana sendiri.
Sedangkan Presidium CDPOB Kikim Area Chozali Hanan mengaku pihaknya sudah menyiapkan semua persyaratan untuk pembentukan Kabupaten Kikim Area tersebut.
Bahkan, kajian akademis Kabupaten Kikim Area sudah selesai bulan Agustus 2022 yang lalu.
BACA JUGA:Pemekaran Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, Ada 3 Daerah Otonomi Baru Bakal Bergabung
BACA JUGA:CDPOB Kabupaten Subang Utara Pemekaran Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Disetujui DPRD Jabar...
Hasil kajian sudah disampaikan kepada Bupati Lahat dan Gubernur Sumsel.
“Artinya peresmian Kikim Area tinggal menunggu kran moratorium dicabut Pemerintah Pusat,” tegas Chozali Hanan kepada wartawan beberapa waktu yang lalu.
Sebenarnya, sambung Chozali Hanan, pada tahun 2014 dimasa Presiden SBY, Lahat masuk urutan ke-6 dari 65 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru atau CDPOB.
Namun, saat pembahasan di DPR RI Oktober 2014, keluarlah moratorium DOB, dengan alasan karena membebani dana pemerintah pusat.
“Jadi intinya Kikim Area tinggal selangkah lagi atau tinggal menunggu dibukanya moratorium saja,” beber Chozali Hanan.
Terpisah, Bupati Lahat Cik Ujang juga sangat mendukung pembentukan Kabupaten Kikim Area pemekaran Kabupaten Lahat.
Apalagi masyarakat Kikim Area sudah memperjuangkan pembentukan kabupaten baru itu sejak tahun 2004 yang lalu.
‘’Saya optimis jika sudah menjadi kabupaten, Kikim Area akan lebih cepat maju. Sebab banyak potensi SDA disana,” ungkap Cik Ujang.
BACA JUGA:5 Kecamatan Wilayah Paling Luas di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kalahkan Kota Bandung