Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kikim Area dan Besemah Siap Pisah dari Kabupaten Lahat

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kikim Area dan Besemah Siap Pisah dari Kabupaten Lahat.

Mengemukanya wacana pemekaran wilayah Sumatera Selatan yang melibatkan Kabupaten Lahat, menjadi sorotan publik. 

Di tengah semangat pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan, muncul wacana pemekaran wilayah Sumatera Selatan dengan dua calon daerah otonomi baru (DOB).

Kedua calon DOB hasil pemekaran wilayah Sumatera Selatan tersebut, yaitu Kabupaten Kikim Area dan Kabupaten Besemah.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kabupaten R2L dan Gelumbang Siap Pisah dari Muara Enim

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Calon Kabupaten Gelumbang dengan 6 Kecamatan Siap Bergabung

Pemekaran wilayah Sumatera Selatan dengan 2 DOB baru itu muncul sebagai representasi aspirasi masyarakat akar rumput yang ingin membawa daerahnya menuju kemandirian dan kemajuan.

Meski pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pemekaran DOB sejak 2014, aspirasi pemekaran wilayah Sumatera Selatan dengan pembentukan Kikim Area dan Besemah tetap bergulir dengan semangat tinggi. 

Kedua calon DOB hasil pemekaran wilayah Sumatera Selatan itu dianggap memiliki potensi wilayah dan sosial ekonomi yang layak untuk berdiri sebagai kabupaten tersendiri.

Makanya muncul usulan pemekaran wilayah Sumatera Selatan dengan usulan dua wilayah baru dan siap lepas dari induknya: Kabupaten Lahat.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Usulan Pembentukan 10 Kabupaten dan Kota Baru Menuju Pemerataan Pembanguna

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Provinsi Sumselbar Menguat dengan Dukungan Potensi Wilayah Terluas

Kikim Area: Mimpi Besar Lima Kecamatan yang Terlupakan

Pembentukan Kabupaten Kikim Area telah menjadi cita-cita lama masyarakat di wilayah barat daya Kabupaten Lahat. 

Bahkan sejak tahun 2004, gerakan aspiratif untuk pemekaran wilayah Sumatera Selatan ini sudah dimulai secara serius, ditandai dengan deklarasi resmi pada 16 September 2004.

Wilayah Administratif dan Potensi

Sumber: berbagai sumber