Salah satu poin krusial yang dibahas adalah rencana pembangunan infrastruktur dan pendidikan di setiap entitas baru.
Pemerintah setempat berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan daerah baru tidak hanya menjadi simbol administratif semata, tetapi juga sebuah langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan memprioritaskan pembangunan jaringan transportasi, energi, dan fasilitas pendidikan, diharapkan potensi ekonomi dan sumber daya manusia lokal dapat berkembang optimal.
BACA JUGA:Mewujudkan Pembangunan dan Pemekaran: 17 Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Jawa Barat
Masa Depan yang Cerah
Dengan segala potensi dan dukungan yang tercipta, wacana pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Majalengka menjadi titik terang bagi masa depan yang lebih cerah.
Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, pemikiran yang matang dari pemerintah, dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan langkah ini dapat menjadi contoh positif dalam upaya memajukan pemerintahan daerah di Indonesia.
17 Daerah Bersiap Menjadi Daerah Otonomi Baru Pemekaran Daerah di Jawa Barat.
Pemerintah Pusat Tetap Pertahankan Moratorium DOB, namun mantan Gubernur Ridwan Kamil Terus Berjuang untuk melakukan pemekaran wilayah.
Saat masih menjabat gubernur Jabar, Ridwan Kamil dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan berhenti mengusulkan pemekaran daerah yang dianggap perlu.
BACA JUGA:Wacana Pembentukan 3 Kabupaten dan Kota Daerah Otonomi Baru di Provinsi Jawa Barat
BACA JUGA:Wacana Pemekaran Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat Menjadi Tiga Kabupaten Daerah Otonomi Baru
Dikutip dari sumber terpercaya, sejak tahun 2020 hingga 2022, sudah ada delapan usulan pemekaran wilayah di Jawa Barat yang telah disepakati oleh DPRD Jawa Barat.
Gubernur Ridwan Kamil menegaskan, "Kami terus mengusulkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan, dari 27 kabupaten/kota menjadi 40. Kurang lebih baru tiga pada tahun 2020, kemudian pada 2021 ada dua, dan sekarang tiga".
Daerah-Daerah yang Diajukan untuk Pemekaran