Provinsi Jabar Raya: Usulan Pemekaran Sejarah Menyambungkan Jejak Kerajaan Sunda Kelapa.
BACA JUGA:Pemekaran Kota Lembang: Menuju Otonomi Baru Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Transformasi Menuju Pelayanan Optimal dan Pembangunan Merata
Pertimbangan sejarah menjadi tonggak utama dalam wacana pembentukan Provinsi Jabar Raya, sebuah usulan yang muncul dari politikus Partai Golkar, Dedi Mulyadi, pada tahun 2022 yang lalu.
Usulan ini menyatukan dua entitas geografis penting, yaitu Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).
Menurut sejarah, kedua wilayah ini memiliki akar yang sama, terlebih lagi, keduanya pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda.
Lokasi Kerajaan Sunda, yang terletak di Pelabuhan Sunda Kelapa, menjadi titik awal perjalanan sejarah yang mempertemukan Jabar dan DKI Jakarta.
BACA JUGA:Pemekaran Provinsi Jawa Barat: Menuju Era Baru dengan Tiga Provinsi Baru dan Otonomi Daerah Optimal
BACA JUGA:Kabupaten Bandung Timur Siap Memekarkan Diri: Pemekaran Wilayah Baru di Jawa Barat
Pada masa lalu, DKI Jakarta dikenal dengan nama Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi salah satu pelabuhan paling strategis dengan peran sentral dalam perdagangan internasional.
Sebagai bukti sejarah, Kerajaan Sunda Kelapa bahkan menjalin perjanjian perdagangan dengan Portugis pada tahun 1952.
Rencana Pembentukan Provinsi Jabar Raya:
Dedi Mulyadi, dalam semangat mempertahankan warisan sejarah, mengusulkan pembentukan Provinsi Jabar Raya.
Meskipun rencana ini belum terealisasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat itu, telah aktif mengajukan pemekaran beberapa kabupaten di Jawa Barat untuk mendukung pembentukan provinsi baru ini.
Adapun delapan kabupaten yang diusulkan bergabung dengan Provinsi Jabar Raya melibatkan:
Kabupaten Sukabumi Utara