Meskipun wacana pemekaran telah ada sejak 2017, moratorium daerah otonomi baru menjadi penghambat utama.
Saat ini, sejumlah pihak masih menanti kebijakan terbaru terkait moratorium tersebut.
BACA JUGA:Rencana Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Membentuk Calon Daerah Otonomi Baru
BACA JUGA:Goa Gong di Pacitan, Jawa Timur: Keajaiban Alam yang Menggoda Wisatawan
Tantangan utama adalah memastikan bahwa pemekaran dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti keberlanjutan pembangunan, pemanfaatan SDA, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui wacana pemekaran kabupaten dan kota di Jawa Timur, diharapkan tercapai pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi.
Seiring berjalannya waktu, perhatian publik terus mengikuti perkembangan ini, menantikan keputusan yang akan membawa dampak besar bagi masa depan Jawa Timur.
Wacana Pemekaran Provinsi di Pulau Jawa: Potret 3 Provinsi Baru yang Diusulkan dari Jawa Timur.
Pulau Jawa sebagai pusat kehidupan ekonomi dan budaya Indonesia, menghadapi tantangan signifikan karena padatnya penduduk.
Untuk menjawab kompleksitas masalah tersebut, muncul usulan pemekaran provinsi di Pulau Jawa. Saat ini, terdapat rencana pembentukan 9 provinsi baru, termasuk 3 di antaranya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Timur atau Jatim.
Meskipun wacana ini telah berkembang, masih terdapat kendala-kendala yang perlu diatasi, termasuk moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.
Usulan Pemekaran Provinsi di Jawa Timur
Pemekaran provinsi di Pulau Jawa menjadi topik yang menarik perhatian publik.
Salah satu usulan yang mencuat adalah pembentukan tiga provinsi baru dari Jawa Timur, yaitu Provinsi Jawa Selatan atau Mataraman, Provinsi Blambangan, dan Provinsi Madura.
1. Provinsi Jawa Selatan atau Mataraman
Provinsi Jawa Selatan atau Mataraman diusulkan sebagai hasil pemekaran dari Jawa Timur.