Menurut Sahat Tua P Simanjuntak, Ketua Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Jawa Timur pada tahun 2017, pemekaran ini sangat diperlukan.
Jumlah penduduk yang padat di 10 kabupaten dan kota tersebut tidak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang tersedia.
Hal ini menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
BACA JUGA:Ternyata Gunung di Jawa Timur Ini Pernah Jadi Titik Acuan Pembangunan Pada Masa Kerajaan Majapahit
BACA JUGA:Keindahan Pantai Ngulungwetan, Surga Tersembunyi di Trenggalek Jawa Timur
Dukungan dan Alasan Gubernur Sukarwo
Pakde Karwo atau Sukarwo, yang menjabat Gubernur Jawa Timur saat wacana ini mencuat, secara aktif memberikan dukungan terhadap pemekaran kabupaten dan kota.
Beliau melihat pemekaran sebagai solusi untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi.
Menurut Gubernur Sukarwo, pemekaran dapat membantu redistribusi sumber daya dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah-daerah yang baru terbentuk untuk mengembangkan potensi lokal mereka.
Dampak Pemekaran terhadap Kemiskinan
Salah satu alasan utama di balik usulan pemekaran ini adalah dampak yang diharapkan terhadap pengentasan kemiskinan.
BACA JUGA:Yang di Jawa Timur, Yuk Lepas Penat Kamu Di Sini: Air Terjun Suwono! Pas Untuk Libur Nataru
BACA JUGA:Pantai Kuyon Trenggalek, Sunsetnya Memukau Surga Keindahan di Jawa Timur
Menurut Sahat Tua P Simanjuntak, pemekaran akan membantu mengurangi tekanan populasi di daerah yang padat penduduk, sekaligus memberikan peluang pembangunan yang lebih merata.
Dengan demikian, program-program pengentasan kemiskinan dapat dijalankan lebih efisien dan berdampak positif pada masyarakat di seluruh provinsi.
Moratorium Daerah Otonomi Baru dan Tantangan