Dalam hal jumlah penduduk, DKI Jakarta memiliki penduduk lebih dari 10.67 juta jiwa, Banten dengan lebih dari 12.2 juta jiwa, dan Jawa Barat dengan lebih dari 49.4 juta jiwa.
Jika digabung, Provinsi Sunda Raya akan menjadi rumah bagi lebih dari 72.27 juta jiwa.
Rencana menetapkan Bandung sebagai ibukota Provinsi Sunda Raya didasarkan pada lokasinya yang strategis di tengah-tengah Jakarta dan Banten.
Pro dan Kontra
Namun, seperti banyak kebijakan besar, gagasan ini menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh masyarakat dan politik di Provinsi Jawa Barat menolak wacana ini.
Didi Turmudzi dari Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menolaknya dengan alasan bahwa pembentukan Provinsi Sunda Raya hanya merupakan ilusi tanpa dasar yang logis.
Wacana Terus Bergulir
Meskipun banyak penolakan, wacana Provinsi Sunda Raya terus bergulir. Sebagai alternatif pemekaran wilayah, ini menimbulkan pertanyaan apakah hal ini hanya sebatas wacana atau akan benar-benar terwujud.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah yang berwenang, meninggalkan masyarakat dalam ketidakpastian mengenai masa depan administratif ketiga provinsi ini.
Provinsi Jabar Raya: Usulan Pemekaran Sejarah Menyambungkan Jejak Kerajaan Sunda Kelapa.
Pertimbangan sejarah menjadi tonggak utama dalam wacana pembentukan Provinsi Jabar Raya, sebuah usulan yang muncul dari politikus Partai Golkar, Dedi Mulyadi, pada tahun 2022 yang lalu.
Usulan ini menyatukan dua entitas geografis penting, yaitu Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).
Menurut sejarah, kedua wilayah ini memiliki akar yang sama, terlebih lagi, keduanya pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda.
Lokasi Kerajaan Sunda, yang terletak di Pelabuhan Sunda Kelapa, menjadi titik awal perjalanan sejarah yang mempertemukan Jabar dan DKI Jakarta.
Pada masa lalu, DKI Jakarta dikenal dengan nama Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi salah satu pelabuhan paling strategis dengan peran sentral dalam perdagangan internasional.
Sebagai bukti sejarah, Kerajaan Sunda Kelapa bahkan menjalin perjanjian perdagangan dengan Portugis pada tahun 1952.