Kecamatan-kacamatan tersebut meliputi Kotabaru, Cikampek, Purwasari, Cimalaya Wetan, Tirtamulia, Jatisari, dan Banyusari.
Lokasi ibukota Kota Cikampek direncanakan berada di Kecamatan Cikampek. Rahmat Hidayat Djati menegaskan bahwa usulan ini adalah kebutuhan Provinsi Jawa Barat untuk pemekaran daerah, dan upaya ini perlu didorong demi mencapai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Pembentukan Kota Cikampek mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk warga setempat dan tokoh masyarakat.
BACA JUGA:Pemekaran Kota Lembang di Jawa Barat: Langkah Berani Kabupaten Bandung Barat Menuju Otonomi Baru
BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Garut Jawa Barat: Potret Proses Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB)
Kang Toleng, atau Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, menyatakan komitmennya untuk terus mendesak DPRD dan Pemkab Karawang agar rencana ini segera direalisasikan.
"Dengan memiliki 7 kecamatan dan 75 desa dan kelurahan, Kota Cikampek sangat layak untuk dimekarkan. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan Kota Cikampek sebagai daerah otonomi baru," tambah Kang Toleng.
Dorongan Agar Pemekaran Terwujud Sebelum Berakhirnya Periode Jokowi-Ma'ruf Amin
Kang Toleng berharap agar pemekaran Kota Cikampek bisa terwujud sebelum berakhirnya periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
BACA JUGA:Bandung Kota: Keindahan dan Sejarahnya Tak Tertandingi di Jawa Barat
BACA JUGA:Telaga Pineus Pangalengan Jawa Barat: Sensasi Camping Asri di Hutan Pineus Rahong
Komitmen ini menunjukkan urgensi dari pihak terkait untuk mempercepat proses perizinan dan pembentukan daerah otonomi baru sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
Menuju Realisasi Pemekaran Kota Cikampek
Dengan dukungan dari berbagai pihak dan semangat perjuangan yang tinggi, rencana pemekaran Kota Cikampek menjadi DOB baru di Provinsi Jawa Barat semakin mendekati realisasi.
Semua pihak diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah provinsi.