Dampak Sosial dan Ekonomi
Dampak pemekaran terhadap sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian utama.
Dengan pemekaran, diharapkan tercipta lapangan kerja baru dan kesempatan usaha yang lebih luas.
Peningkatan pendapatan masyarakat setempat, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan infrastruktur merupakan tolok ukur keberhasilan pemekaran.
Namun, di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, dan integrasi wilayah perlu dicermati dengan serius.
Dengan pemekaran yang terus bergeliat, Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan memasuki babak baru dalam pengembangan wilayahnya.
Meskipun moratorium DOB masih berlaku, langkah-langkah proaktif menuju otonomi baru terus dilakukan, membuka potensi-potensi baru untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan: Muncul 4 Provinsi Daerah Otonomi Baru.
Wacana pemekaran wilayah Provinsi Sumatera Selatan terus berkembang, meskipun Pemerintah Pusat masih menjalankan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Proses ini melibatkan usulan dari masyarakat dan tokoh lokal yang ingin melihat perubahan struktur administratif di provinsi ini.
Latar Belakang
Provinsi Sumatera Selatan (SumSel) merupakan wilayah yang luas, mencapai 91.592 kilometer persegi, dan memiliki populasi sekitar 8.657.008 jiwa, menurut data sensus penduduk BPS tahun 2022.
Wacana pemekaran ini muncul atas aspirasi warga dan tokoh masyarakat setempat yang merasa bahwa pemekaran dapat mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal.
1. Provinsi Musi Raya
Salah satu usulan pemekaran adalah Provinsi Musi Raya, yang mencakup 1 Kota dan 4 kabupaten yang siap bergabung.
Calon ibukota provinsi ini diusulkan berada di Kota Lubuklinggau. Daerah yang terlibat dalam pemekaran ini mencakup Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), dan Kabupaten Empat Lawang.