MPD Notaris Kota Palembang, MPD Notaris Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, MPD Notaris Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKI, dan Kota Prabumulih, MPD Notaris Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Lahat (MP2L), serta MPD Notaris Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur, dan Kabupaten OKU Selatan.
"Saya minta seluruh MPD agar dapat memperkuat pengawasan dan pembinaan notaris. Pelajari apa yang harus dilakukan sebagai pembina dan pengawas, sehingga notaris dapat menghindari perilaku yang melanggar kode etik dan hukum," tutup Ilham Djaya.
BACA JUGA:Tingkatkan Citra Positif Kemenkumham Sumsel Gandeng Media
BACA JUGA:Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Rapatkan Barisan untuk Percepatan Rencana Kinerja Tahun 2024
Dalam pelantikan tersebut, Kepala Bidang Hukum, Yenni, dan Analis Hukum Ahli Madya, Budiman Santoso, hadir sebagai saksi.
Acara juga turut disaksikan oleh sejumlah pejabat, antara lain, Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ika Ahyani Kurniawati, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, Kepala Divisi Keimigrasian Filianto Akbar, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota Palembang.
Pentingnya pengawasan terhadap notaris menjadi sorotan utama dalam acara ini. Kakanwil Kemenkumham Sumsel menyampaikan harapannya agar MPD dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme.
BACA JUGA:Studi Tiru Zona Integritas, IAIN Pontianak Kunjungi Kanwil Kemenkumham Sumsel
Sehingga keberadaan notaris di Sumatera Selatan tetap memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku.
Sebagai bagian dari sistem hukum, peran notaris sangat vital dalam memastikan keabsahan dan keamanan berbagai transaksi hukum yang melibatkan masyarakat.
Acara ini juga menjadi momentum bagi para notaris yang dilantik untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait aturan dan etika profesi.
BACA JUGA:Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Pimpin Langkah Menuju Laporan Keuangan yang Transparan
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Kukuhkan Zona Integritas dengan Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja
Dengan jumlah notaris yang signifikan di Sumatera Selatan, pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk mencegah praktek-praktek yang tidak etis atau melanggar hukum.
Sebagai langkah lanjutan, Kemenkumham Sumsel akan terus memperkuat sistem pengawasan dengan berbagai pelatihan dan pengembangan bagi anggota MPD.