Masyarakat adat Bomberay Kabupaten Fakfak mendukung sepenuhnya upaya sosialisasi dari pemerintah daerah, termasuk Bupati Fakfak, Bupati Kaimana, Bupati Teluk Bintuni, dan Bupati Teluk Wondama.
Mereka bersama masyarakat adat di wilayah Bomberay berupaya keras dalam membentuk daerah otonomi baru sebagai provinsi di Papua.
Panggilan untuk Realisasi Provinsi Bomberay Raya
Masyarakat adat Bomberay Kabupaten Fakfak meminta kepada pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembentukan Provinsi Bomberay Raya di wilayah Bomberay.
BACA JUGA:Indonesia Menambah 4 Provinsi Baru di Papua: Fakta Unik yang Menakjubkan
BACA JUGA:Potensi Pemekaran 10 Provinsi Terluas di Indonesia: Papua dan Kalimantan Serta Sumatera
Panggilan ini didasarkan pada kesamaan sejarah, filosofi, ikatan emosional, dan sosiologi di wilayah Bomberay, meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.
Masyarakat juga mendesak percepatan pemekaran Kabupaten Fakfak menjadi Kabupaten Kokas dan Kotamadya Fakfak.
Perhatian Khusus untuk Sejarah Integrasi Irian Barat
Masyarakat adat wilayah Bomberay di Kabupaten Fakfak memperhatikan semangat perjuangan putra-putri asli wilayah adat Bomberay dalam memperjuangkan sejarah integrasi Irian Barat ke dalam wilayah NKRI.
Mereka meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk segera membentuk daerah otonomi baru Provinsi Bomberay Raya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bomberay.
Permohonan kepada Presiden RI
Masyarakat adat wilayah Bomberay Kabupaten Fakfak secara tegas meminta Presiden RI di Jakarta untuk menyetujui usulan daerah otonomi baru Provinsi Bomberay Raya, Kabupaten Kokas, dan Kotamadya Fakfak.
Permohonan ini ditekankan sebagai langkah menuju kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Bomberay dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Munculnya dukungan dari masyarakat adat Kabupaten Fakfak ini menandai langkah penting dalam upaya pemekaran di Papua Barat.
Keberlanjutan rencana pembentukan Provinsi Bomberay Raya akan menjadi fokus utama, sementara masyarakat menantikan respon dari pemerintah pusat terkait aspirasi mereka.