Keluhan utama yang disampaikan warga adalah terkait kondisi jalan rusak yang membuat mereka merasa terisolir.
Waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari desa menjadi lebih lama akibat sulitnya melewati jalan yang rusak parah.
Masalah penerangan jalan juga menjadi perhatian serius karena masih banyak desa yang belum memiliki layanan listrik.
Dalam aspek pendidikan, masyarakat juga menyuarakan kekhawatiran mereka. Beberapa guru honorer K2 masih belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang laboratorium SMK dan pembangunan pagar sekolah juga menjadi sorotan.
BACA JUGA:Bentuk Desa Binaan Imigrasi, Kemenkumham Sumsel Libatkan Maysrakat dalam Pengawasan Keimigrasian
BACA JUGA:Pusri Pastikan Stok Pupuk di Sumsel diatas Ketentuan
Menyikapi berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan, koordinator Dapil IX DPRD Sumsel, Ahmad Toha, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan.
-Foto: Popa Delta-
Dia juga menegaskan upaya untuk meningkatkan penerangan jalan dengan proses pembangunan dan perluasan wilayah, terutama di Kabupaten Muba.
Dalam hal usulan agar guru honorer K2 diangkat menjadi PPPK, Ahmad Toha menekankan pentingnya menurunkan passing grade tes untuk menjadi tenaga PPPK agar lebih banyak guru honorer yang dapat diangkat.
Sedangkan untuk mengatasi masalah stunting, anggota Dapil IX meminta adanya koordinasi yang lebih baik antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
Semua aspirasi yang diterima selama reses akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumsel bersama Gubernur Sumsel untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut yang sesuai.
Dengan demikian, diharapkan berbagai permasalahan yang disampaikan warga dapat segera mendapat solusi yang memadai.(del/adv)