Pertama, terkait alokasi dana sebesar Rp 20,5 miliar yang tidak dapat dicairkan karena proposal yang diajukan oleh pengurus KONI Sumsel sebelumnya tidak memenuhi persyaratan.
"Pencairan akan dilakukan setelah ada anggaran belanja tambahan perubahan (ABTP)," jelasnya.
Kedua, terkait kebutuhan mendesak untuk persiapan PON dan kegiatan operasional KONI Sumsel, disarankan agar dapat dilakukan dengan menerbitkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah.
BACA JUGA:Bank Mandiri Dukung Olahraga Golf, Ini Kata Ade Hasballah Abdullah...
BACA JUGA:Gerakan Indonesia Bugar Dorong Masyarakat Cinta Olahraga
Dan ketiga, KONI Sumsel diminta untuk segera menyusun proposal baru yang termasuk dalam kategori mendesak, seperti biaya untuk PON Aceh-Sumut,
kegiatan operasional, dan kebutuhan administratif seperti listrik, air, internet, honor staf, honor atlet, dan SPPD.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan langsung dari Ketua Umum KONI Sumsel, Yulian Gunhar, atau Sekretaris Umum, Tubagus Sulaiman, mengenai masalah ini.
Upaya konfirmasi kepada mereka juga belum membuahkan hasil.
BACA JUGA:FORNAS VI : Samantha Ajak Masyarakat Lestarikan Olahraga Tradisional
BACA JUGA:Kembangkan Potensi dan Karakter Generasi Muda di Olahraga
Dalam situasi ini, perhatian dan langkah tindakan yang cepat dari semua pihak terkait sangatlah penting.
Keterlambatan pencairan dana hibah bukan hanya mengancam kelangsungan persiapan atlet dan pelatih Sumsel untuk PON 2024,
tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi semua yang terlibat dalam olahraga di daerah ini.