Perlunya Pembentukan Unit Kerja DTS: Pemerintah Indonesia perlu membentuk suatu unit kerja yang bertanggungjawab secara khusus terhadap DTS di tingkat Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan.
Unit ini harus memiliki mandat yang jelas untuk melindungi teknologi sensitif yang diberikan oleh AS dan Korea Selatan, serta mengoordinasikan upaya dalam meraih transfer teknologi dan mengelola program offset.
Budaya Organisasi dan Kesadaran DTS: Tingkat kesadaran tentang DTS masih menjadi pertanyaan besar, terutama di kalangan organisasi pemerintah,
BACA JUGA:Su-37 Flanker-Terminator Jet Tempur Paling Misterius di Keluarga Flanker
BACA JUGA:Rusia Menganalisis IFV Marder 1A3 Ukraina yang Ditangkap:
BUMN, dan swasta. Budaya organisasi yang belum memahami sepenuhnya pentingnya keamanan teknologi dapat menjadi penghambat dalam implementasi DTS.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas terkait dengan DTS di semua tingkatan.
Investasi dan Dampak Ekonomi: Implementasi DTS membutuhkan investasi yang signifikan, baik dari APBN maupun dana BUMN industri pertahanan.
BACA JUGA:Langkah Maju Industri Militer China Sedang Kembangkan Jet Tempur J-15D EW untuk Kapal Induk Fujian
BACA JUGA:Ukraina Wajib Waspada Rusia Tingkatkan Kemampuan Rudal Jelajah KH-101 Lebih SignifikanNamun, investasi ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi positif dalam jangka menengah dan panjang, terutama melalui peluang offset yang dapat meningkatkan penguasaan teknologi tinggi dan nilai ekonomis dari pengadaan senjata.
DTS menjadi hal yang tidak bisa diabaikan bagi Indonesia dalam upaya memperoleh teknologi tinggi, baik dari AS maupun Korea Selatan.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang DTS, serta komitmen untuk membangun kapasitas dan infrastruktur yang diperlukan, Indonesia dapat mengatasi kendala akses teknologi dan memanfaatkan potensi kerja sama militer secara maksimal untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.***