Sejak 2014, pemerintah pusat telah memberlakukan moratorium pemekaran DOB, yang menjadi kendala utama dalam merealisasikan rencana pemekaran di Jawa Barat.
Moratorium ini diterapkan untuk meninjau kembali efektivitas dan efisiensi dari DOB yang sudah ada, serta untuk mengendalikan anggaran negara yang digunakan untuk pembentukan daerah baru.
Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya
Pemekaran wilayah memerlukan persiapan yang matang, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Majalengka: Otonomi Baru Kertajati Membangun Kota Maju di Jawa Barat
Pembentukan kabupaten baru berarti harus ada pembangunan gedung pemerintahan, fasilitas publik, dan jaringan transportasi yang memadai.
Selain itu, pemerintah daerah baru harus memiliki pegawai yang terlatih dan siap mengelola administrasi pemerintahan.
Dampak Positif Pemekaran
Peningkatan Pelayanan Publik
Dengan pemekaran wilayah, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam pelayanan publik.
Pemerintah daerah baru bisa lebih fokus pada kebutuhan masyarakat setempat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memberikan layanan kesehatan serta pendidikan yang lebih baik.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Majalengka: Wacana Otonomi Baru Kota Kertajati di Provinsi Jawa Barat
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Majalengka: Pembentukan Otonomi Baru Kota Kadipaten di Jawa Barat
Pemerataan Pembangunan
Salah satu tujuan utama dari pemekaran adalah pemerataan pembangunan.