Dengan adanya daerah otonom baru, diharapkan pembangunan tidak lagi terpusat di kota-kota besar saja, tetapi juga merata ke daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
Ini akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di antara berbagai wilayah di Jawa Barat.
Proses Legislasi dan Peran Pemerintah Pusat
Untuk merealisasikan pemekaran wilayah, diperlukan dukungan legislasi yang kuat.
Proses ini melibatkan pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Persetujuan dari kedua lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menyatakan bahwa keputusan untuk memisahkan wilayah dari Jawa Barat dan menggabungkannya dengan DKI Jakarta atau membentuk DOB baru harus melalui proses yang ketat dan pertimbangan yang mendalam.
Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pemekaran membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan masalah baru.
Pemekaran Wilayah Lain di Jawa Barat
Selain Kabupaten Sukabumi Utara, beberapa wilayah lain di Jawa Barat juga diusulkan untuk dimekarkan. Berikut adalah daftar calon kabupaten dan kota baru di Jawa Barat:
Tasikmalaya Selatan
Cianjur Selatan
Garut Utara
Garut Selatan
Bogor Barat
Bogor Timur